Dalam Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa disebutkan Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Siapa saja yang dimaksud dengan PTPKD?PTPKD Terdiri dari
Saturday, 20 June 2015
Tuesday, 16 June 2015
Warga Perlu Terlibat dalam Pembangunan Desa Lemahabang
Desa Lemahabang – Kesejahteraan dan Kemajuan Desa tidak akan pernah sampai pada target serta keinginan yang diharapkan jika warganya sendiri acuh terhadap jalannya pemerintahan. Warga setidaknya harus tahu Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah di
Friday, 12 June 2015
Dana Desa Topang Kemajuan Pembangunan Daerah
Adanya bantuan dana desa dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp 28 Miliar pada Tahun 2015 ini, diyakini Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs Hi Depri Pontoh dapat menopang kemajuan pembangunan daerah menjadi lebih cepat.Sebab,
Thursday, 11 June 2015
Bendahara Desa Jadi Ujung Tombak Bagi Pengelolaan Keuangan Desa Yang Akuntabel
Bendahara desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban dalam pemerintahan desa yang lebih baik dan akuntabel, apalagi dengan adanya Undang Undang terbaru nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Hal tersebut
Wednesday, 10 June 2015
Mempercepat Pemerataan Pembangunan
Gerakan pembangunan selama ini sering kali jadi bias kepentingan politik. Atmosfir semacam itu berdampak pada pelayanan publik yang tidak merata. Ada desa yang selalu mendapatkan proyek-proyek dari tahun ke tahun, atau bahkan bisa bertumpuk
Tuesday, 9 June 2015
RPJMDes 80 Persen Copy Paste, Dana Desa Rawan
JAKARTA– Ruang manipulasi dan korupsi dana desa terbuka lebar setelah diketahui banyak rencana panjang jangka menengah desa (RPJMDes) yang manipulatif. Dana desa hampir dipastikan tidak tepat sasaran.Dari 150 RPJMDes yang saya teliti secara acak
Dana Desa Harus Jadi Berkah, Jangan Jadi Bencana
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pemerintah menyiapkan cetak biru (blue print) arah pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan panjang berikut indikator kesuksesan yang jelas dan terukur. Dewan Perwakilan Daerah Republik
Monday, 8 June 2015
Membangun Budaya Koperasi
Kita memperingati Hari Koperasi, 12 Juli. Ironisnya, UU Koperasi justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan masyarakat koperasi sibuk menyusun rancangan undang-undang (RUU) baru yang akan mengarahkan dan melindungi
Saturday, 6 June 2015
Desa Sumberejo Diyakini Tembus Tiga Besar
DEMAK, suaramerdeka.com – Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen maju ke lomba desa tingkat nasional 2015. Desa yang dikenal sebagai sentra kerajinan sangkar burung ini digadang-gadang nantinya bisa meraih peringkat tiga besar.Sejumlah penilai tingkat provinsi terlihat
DPD Minta Pemerintah Siapkan Blue Print Dana Desa
Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah menyiapkan cetak biru (blue print) arah pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan panjang.Blue print harus juga berisi indikator kesuksesan yang jelas dan terukur.“Keberadaan Undang-Undang (UU) Desa
Thursday, 4 June 2015
Menteri Desa Tak Dapat Mitra Pasti di DPR untuk Pencairan Dana Desa
Jakarta – Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan Kementeriannya belum dapat mitra Komisi yang pasti di DPR. Lalu bagaimana nasib pencairan dana desa?Menteri PPDT itu menyatakan bahwa tidak adanya mitra Komisi yang
Dana Desa Jadi Kisah Sukses Desentralisasi Fiskal
JAKARTA, WOL – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro optimistis, implementasi dana desa akan kembali menjadi salah satu kisah sukses Indonesia dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Ia menambahkan, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sendiri hingga saat
Pentingnya Pemerataan SDM yang Berwawasan di Desa
Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terlalu pesat salah satunya disebabkan oleh makin maraknya urbanisasi yang terjadi. Perpindahan penduduk desa ke kota ini sebenarnya merupakan polemik yang mempunyai banyak keuntungan sekaligus kerugian. Pola pikir warga
Mengenal Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada APBN-P 2015
Apa itu Kebijakan Transfer ke Daerah & Dana Desa?Bersumber dari dokumen resmi pemerintah yang dirilis oleh Kementerian Keuangan yang berjudul Budget in Brief APBN-P 2015. Transfer ke Daerah & Dana Desa adalah anggaran yang
Perubahan Apa Saja yang Ada dalam PP 60 Tahun 2014?
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014. PP ini dia tandatangani karena PP yang lama tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN atau
Kembangkan 2.000 BUMDes, Pemerintah Akan Beri Rp 250 Juta per Desa
JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menargetkan pembentukan 2.000 Badan usaha miliki desa (BUMDes) hingga 2019 nanti. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah pun akan memberikan Rp 250 juta kepada
Hati-hati Penipuan Jadi Pendamping Dana Desa
JAKARTA, (PRLM).- Indikasi penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen pendamping dana desa terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka yang berminat menjadi pendamping, diminta membayar uang administrasi Rp 500.000. Setelah diterima sebagai pendamping dana desa, pemungut meminta uang
Jatah Dana Desa Rp 1 Miliar Tak Terserap
TEMPO.CO, Yogyakarta – Peneliti Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, mendesak pemerintah kabupaten membantu pemerintah desa agar segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).Saat ini, sebagian desa banyak yang belum merampungkan APBDes sehingga
Pemda Jangan Memperlambat Transfer Dana Desa
Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia diminta agar tidak memperlambat proses transfer dana desa dari Kementerian Keuangan kepada setiap desa yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan dana tersebut.Menteri Desa Marwan Jafar sendiri mengharapkan jangan sampai
Masa Jabatan BPD dan Hak serta Kewajiban sebagai Anggota BPD
Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3(tiga) kali berturut – turut atau tidak berturut – turut . masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun
Anggota BPD dan Jumlah Anggota BPD
Keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk/warga desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD berperan sebagai wakil masyarakat yang dapat terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan
Bagaimana Mekanisme Pembentukan BPD?
Model pemilihan/pembentukan Anggota BPD disesuaikan dengan kedudukan Desa. Sebagai penyelengara Pemerintahan Desa dan Pengambil Keputusan,maka Anggota BPD adalah wakil dari Penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara Musyawarah dan Mufakat. Cara
Urgensitas Keberadaan BPD
Badan Permusyawaratan Desa, menurut UU No. 6/2014 yang disingkat BPD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Desa sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Desa. Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, rumusan mengenai kedudukan BPD sudah mengambarkan fungsi representatifnya
Sudah singkronkah UU ASN dengan UU PEMDA, UU Desa, UU Pelayanan Publik dan UU Administrasi Pemerintahan?
Saat ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tengah menyempurnakan beberapa rancangan-rancangan Peraturan Pemerintah di bidang Aparatur Sipil Negara, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Salah satu upaya penyempurnaan rancangan-rancangan PP
Tantangan & Peluang Pembangunan Pedesaan dengan Implementasi UU Desa
UU Desa No 6 tahun 2014 beserta sejumlah peraturan turunannya telah disahkan. Tujuan dari UU tersebut antara lain memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran penduduk desa dalam
