Keberadaan UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sepertinya masih membutuhkan persiapan-persiapan yang matang dalam pelaksanaannya. Persiapan itu harus menyentuh seluruh jenjang baik pemerintah pusat maupun pemerintah desa itu sendiri. Salah satu persiapan
Showing posts with label Akuntabilitas. Show all posts
Showing posts with label Akuntabilitas. Show all posts
Saturday, 5 September 2015
Saturday, 11 July 2015
Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta
Saturday, 20 June 2015
Buku Administrasi Bendahara Desa Lemahabang
Dalam Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa disebutkan Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Siapa saja yang dimaksud dengan PTPKD?PTPKD Terdiri dari
Tuesday, 16 June 2015
Warga Perlu Terlibat dalam Pembangunan Desa Lemahabang
Desa Lemahabang – Kesejahteraan dan Kemajuan Desa tidak akan pernah sampai pada target serta keinginan yang diharapkan jika warganya sendiri acuh terhadap jalannya pemerintahan. Warga setidaknya harus tahu Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah di
Friday, 12 June 2015
Dana Desa Topang Kemajuan Pembangunan Daerah
Adanya bantuan dana desa dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp 28 Miliar pada Tahun 2015 ini, diyakini Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs Hi Depri Pontoh dapat menopang kemajuan pembangunan daerah menjadi lebih cepat.Sebab,
Thursday, 11 June 2015
Bendahara Desa Jadi Ujung Tombak Bagi Pengelolaan Keuangan Desa Yang Akuntabel
Bendahara desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban dalam pemerintahan desa yang lebih baik dan akuntabel, apalagi dengan adanya Undang Undang terbaru nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Hal tersebut
Wednesday, 10 June 2015
Mempercepat Pemerataan Pembangunan
Gerakan pembangunan selama ini sering kali jadi bias kepentingan politik. Atmosfir semacam itu berdampak pada pelayanan publik yang tidak merata. Ada desa yang selalu mendapatkan proyek-proyek dari tahun ke tahun, atau bahkan bisa bertumpuk
Tuesday, 9 June 2015
RPJMDes 80 Persen Copy Paste, Dana Desa Rawan
JAKARTA– Ruang manipulasi dan korupsi dana desa terbuka lebar setelah diketahui banyak rencana panjang jangka menengah desa (RPJMDes) yang manipulatif. Dana desa hampir dipastikan tidak tepat sasaran.Dari 150 RPJMDes yang saya teliti secara acak
Dana Desa Harus Jadi Berkah, Jangan Jadi Bencana
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pemerintah menyiapkan cetak biru (blue print) arah pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan panjang berikut indikator kesuksesan yang jelas dan terukur. Dewan Perwakilan Daerah Republik
Saturday, 6 June 2015
DPD Minta Pemerintah Siapkan Blue Print Dana Desa
Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah menyiapkan cetak biru (blue print) arah pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan panjang.Blue print harus juga berisi indikator kesuksesan yang jelas dan terukur.“Keberadaan Undang-Undang (UU) Desa
Thursday, 4 June 2015
Dana Desa Jadi Kisah Sukses Desentralisasi Fiskal
JAKARTA, WOL – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro optimistis, implementasi dana desa akan kembali menjadi salah satu kisah sukses Indonesia dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Ia menambahkan, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sendiri hingga saat
Pentingnya Pemerataan SDM yang Berwawasan di Desa
Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terlalu pesat salah satunya disebabkan oleh makin maraknya urbanisasi yang terjadi. Perpindahan penduduk desa ke kota ini sebenarnya merupakan polemik yang mempunyai banyak keuntungan sekaligus kerugian. Pola pikir warga
Hati-hati Penipuan Jadi Pendamping Dana Desa
JAKARTA, (PRLM).- Indikasi penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen pendamping dana desa terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka yang berminat menjadi pendamping, diminta membayar uang administrasi Rp 500.000. Setelah diterima sebagai pendamping dana desa, pemungut meminta uang
Tantangan & Peluang Pembangunan Pedesaan dengan Implementasi UU Desa
UU Desa No 6 tahun 2014 beserta sejumlah peraturan turunannya telah disahkan. Tujuan dari UU tersebut antara lain memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran penduduk desa dalam
Friday, 29 May 2015
Menyoal Kesiapan Pemerintahan Desa
Lahirnya UU 6/2014 tentang Pemerintahan Desa, tampaknya masih membutuhkan kesiapan pelaksanaannya dalam berbagai aspek yang serius. Kesiapan itu baik di tingkat atas (pemerintah pusat) maupun level bawah (grass roots) di desa sendiri.Salah satu tampak
Memahami Sistem Informasi dalam Konteks UU Desa
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) memberikan harapan baru pada pembangunan di tingkat Desa. UU Desa memberikan ruang bagi desa untuk menjadi aktor pembangunan dengan mengedepankan adanya prinsip subsidiaritas dan
Thursday, 28 May 2015
4 Faktor yang Mempengaruhi Administrasi Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa sangat rentan dengan perubahan. Perubahan yang terjadi dapat menimbulkan kesinambungan yang baik dan sebaliknya. Menghadapi beberapa faktor yang dapat merubah pemerintahan desa diharapkan pemerintah desa dapat tetap stabil untuk menjaga situasi dan
