Program Desa Digital Jabar

Gagasan Program Desa Digitaldisampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada acara Leaders Talk yang digelar Telkom University di Trans Luxury Hotel Kota Bandung, Jumat 28 September 2018.

Ridwan Kamil mengungkapkan, bahwa gagasan tersebut dimaksudkan untuk mengubah peradaban masyarakat desa di Jawa Barat. Melalui Program Desa Digital diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan. 

Menurut Ridwan Kamil, Program Desa Digital tidak melulu berurusan dengan internet saja. Bisa lebih luas, dengan memanfaatkan aplikasi digital atau online, masyarakat desa bisa meningkatkan pendapatan serta meneguhkan potensi yang dimiliki oleh desanya.

“Saya sedang menyiapkan desa digital. Siapa bilang digital hanya di kota saja? Kita ubah peradabannya, mulai dari berkomunikasi hingga berdagang online,” papar Ridwan Kamil.

“Tak hanya urusan wifi-wifi tapi mengubah cara berdagang, mengubah cara berkomunikasi, memetakan potensi, mempromosikan wisata desanya melalui sebuah digital ekosistem,” ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Untuk itu, Kang Emil mengatakan, bahwa pihaknya mempunyai program pelatihan bagi para petani di desa agar melek e-commerce. Melalui sebuah aplikasi dagang mereka bisa berdagang secara mudah dan murah.

“Petani akan dilatih supaya melek terahadap digital commerce. Berdagang murah dengan aplikasi mudah,” tutur Kang Emil.

Badan Cyber Province

Pada kesempatan tersebut, Kang Emil juga menuturkan bahwa pihaknya akan membentuk Badan Cyber Province. Melalui badan ini, Emil bertekad akan membawa Jawa Barat menjadi Provinsi Digital di Indonesia.

“Dalam tiga bulan saya sedang menyiapkan Badan Cyber Province untuk memastikan kami siap terhadap sisi gelap dunia cyber yang sering kali orang tidak perhatikan. Ini pertama di Indonesia,” jelas Kang Emil.

Menurut Kang Emil, dunia hari ini semakin kompetitif, sehingga kemampuan SDM harus ditingkatkan melalui digital skill dan kemampuan berbahasa Inggris. Selain itu, dunia juga semakin berbahaya dengan kaum ekstrimis seperti terorisme yang berawal dari kebencian yang datang melalui digital atau online.

“Dibalik semua positif dan optimisme itu ada dark side of digital. Jangan biarkan kami mencari obatnya, bantulah kami mencari solusi juga dengan teknologi,” ucap Kang Emil.

Badan Cyber Province berperan akan berperan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi masyarakat secara digital agar merasa aman dan nyaman. Badan Cyber Province adalah salah instrumen untuk menangkal hal negatif dari dunia digital.

“Badan Cyber Province salah satu upaya saya membawa rasa aman dan nyaman bahwa seorang gubernur punya instrumen untuk melawan hal-hal negatif (dari dunia digital -red),” tutur Kang Emil.***

Sumber : ciburial.desa.id

Read More

Dana Desa Harus Lahirkan Inovasi agar Jadi Penghasilan bagi Desa

Jakarta - Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendes PDTT M Fachri mengatakan pemanfaatan dana desa harus mampu melahirkan inovasi yang dapat menjadi ladang penghasilan bagi desa. Dia mencontohkan seorang kepala desa di Cisayong, Tasikmalaya, yang membangun lapangan sepakbola bertaraf internasional.

"Ketika saya tanya beliau, apa manfaatnya menghabiskan dana besar untuk lapangan tersebut, Pak Kades menjelaskan bahwa lapangannya disewakan kepada klub-klub yang mau bermain. Tiap hari ada dua klub menyewa dengan biaya Rp 500 ribu, dan sekarang sudah waiting list sampai dua bulan. Artinya, desa itu mendapat income Rp 1 juta per hari. Kalikan saja 60 hari," kata Fachri dalam keterangan tertulis, Rabu (31/10/2018). Hal itu ia ungkapkan saat saat membuka talk show dan workshop bertajuk 'Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Lebak Banten' di Islamic Center Bayah, Selasa, (30/10/2018).

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah beberapa kali berpesan agar penggunaan dana desa 2019, yang totalnya Rp 73 triliun, harus beralih dari pembangunan infrastruktur dasar menjadi peningkatan sumber daya manusia (SDM), termasuk pengembangan usaha masyarakat.

Dengan begitu, pada akhirnya dana desa bisa meningkatkan ekonomi serta jadi sumber pendapatan desa itu sendiri.

Menurut dia, pembangunan desa akan berlangsung efektif jika memiliki spesifikasi khusus bidang usaha. Maka, lanjutnya, setiap kepala desa di Lebak harus berani berpikir out of the box atau melakukan inovasi. Selain mendorong inovasi, dia memaparkan capaian dana desa yang telah digelontorkan pemerintah dalam empat tahun terakhir.

"Undang-Undang Desa sudah masuk tahun kelima, sementara program Dana Desa tahun keempat. Kami mencatat pembangunan infrastruktur sangat besar. Lebih dari 1.000 jembatan, ribuan MCK, turap, dan banyak lagi. Ini pencapaian terbesar di republik ini. Dengan capaian mencakup 74.958 desa telah mendapat rekor Muri di awal 2018," jelasnya.

Pergeseran prioritas Dana Desa dari pembangunan infrastruktur ke inovasi turut diamini Rusito, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lebak.

"Desa yang sudah memadai infrastrukturnya, beralihlah ke inovasi usaha. Jika sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur, kita sekarang sudah masuk ke level dua, yakni pemerintahan desa wirausaha," ujarnya.

Ia menyadari Kabupaten Lebak memiliki 340 desa dan 28 kecamatan dengan kondisi empat desa masuk dalam kategori maju, sementara 122 desa masih tertinggal. Meski masih banyak desa menggunakan dana untuk pembangunan infrastruktur, ia berharap itu dapat digunakan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat, seperti jalan menuju tempat wisata atau ke perkebunan dan sumber usaha lainnya.

"Bantuan Dana Desa adalah stimulan, jika dikembangkan untuk wirausaha, nantinya sanggup memberi pemasukan pada desa itu sendiri," kata Rusito.

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Asisten Daerah I Kabupaten Lebak, Alkadri, yang mewakili Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Dalam sambutannya, Alkadri menjelaskan pembangunan fisik di Lebak sebesar 60 persen, kegiatan masyarakat 30 persen, dan hanya menyisakan sebesar 10 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, Kabupaten Lebak memiliki potensi yang belum diketahui publik. Untuk itu, ia mendorong agar setiap desa memiliki sumber informasi yang bisa diakses masyarakat, yakni dengan dibuatnya websitemasing-masing desa.

"Potensi di Lebak banyak, hanya dibutuhkan publikasi lebih masif. Saya berdiskusi dengan pihak Kominfo agar tiap desa punya website sehingga lebih cepat dikenal," kata dia. Di acara ini, Kabupaten Lebak meluncurkan Program Inovasi Desa. Diharapkan Tim penggerak PKK hingga Karang Taruna bisa ambil bagian dalam mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat sehingga bukan hanya badan usaha milik desa (BUMDes) Lebak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.

Sumber : news.detik.com

https://news.detik.com/berita/4281460/dana-desa-harus-lahirkan-inovasi-agar-jadi-penghasilan-bagi-desa?_ga=2.16573750.1886155045.1541178735-1471089055.1541178735

Read More

Di Depan Para Pemuda, Mendes Akui Kaget Soal Dana Desa, Kenapa?

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengaku kaget dana desa dalam tiga tahun terakhir telah membangun infrastruktur yang jumlahnya jauh di luar dugaan. Prestasi tersebut bahkan telah mendapatkan rekor MURI sebagai pembangunan infrastruktur desa terbanyak.

"Apa impact-nya untuk desa, kemiskinan turun signifikan. Tahun lalu masyarakat miskin di desa turun 1,2 juta jiwa. Di kota berkurang 580 ribu jiwa. Penurunan angka kemiskinan di desa dua kali lipat lebih tinggi dari penurunan angka kemiskinan di kota," ujar Eko dalam keterangan tertulis, Kamis (1/11/2018 Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pembicara pada Youth Action Forum yang diselenggarakan oleh United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN) di Jakarta, pada Rabu (31/10/2018).

Eko juga menceritakan kekagetannya atas respons Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak marah atas rendahnya serapan dana desa saat kali pertama disalurkan pada 2015, yang mana dana desa Rp 20,8 triliun saat itu hanya terserap 82,72 persen saja.

"Nah inilah kehebatan Pak Presiden, beliau bukannya marah. Beliau bilang, 82 persen ini sudah bagus. Presiden malah minta pendampingan dan pengawasan ditingkatkan. Tahun 2016 dana desa dinaikkan dari Rp 20,8 triliun menjadi Rp 46,9 triliun. Itu tidak sedikit, nolnya banyak itu. Serapannya juga naik, tahun 2016 terserap 97,65 persen dari Rp 46,9 triliun, tahun 2017 terserap 98,47 persen dari Rp 60 triliun," paparnya.

Terkait hal itu, Eko mengaku sempat khawatir karena sebanyak 60 persen kepala desa di Indonesia hanya lulusan SD dan SMP. Ia khawatir keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut akan menghambat proses pelaksanaan dana desa.

"Tapi ternyata Pak Presiden benar. Kepala Desa sangat cepat belajar. Liat saja, dalam 3,5 tahun ini dana desa telah mampu membangun 158.619 kilometer jalan desa. Membangun hampir 1 juta meter jembatan, hampir 1 juta unit sarana air bersih, dan lain-lain," ungkapnya. Di sisi lain, Eko meminta peserta Youth Action Forum turut membantu pembangunan desa. Ia juga mengajak mereka untuk membaca peluang-peluang ekonomi yang dapat dikembangkan oleh desa. Menurutnya, peluang-peluang di desa tidak akan bisa diraih tanpa peran dari generasi muda.

"Saya senang karena forum ini sangat proaktif, confidence, dan positive thinking. Kita perlu revolusi mental supaya pemuda-pemuda kita bisa seperti ini. Proaktif melihat peluang-peluang di tengah persoalan yang ada," pungkas Eko.

Sumber : news.detik.com

https://news.detik.com/berita/4283867/di-depan-para-pemuda-mendes-akui-kaget-soal-dana-desa-kenapa?_ga=2.16573750.1886155045.1541178735-1471089055.1541178735

Read More