Friday, 19 October 2018
Generasi Milenial Dukung Inovasi Pembangunan Desa
Menilik generasi milenial serasa tak pernah ada ujungnya. Ada banyak hal menarik yang menyertai booming-nya generasi yang satu ini.
Mulai dari kebiasaan, gaya hidup, ideologi, sampai menjamurnya start up-start upkreatif sebagai pertanda generasi milenial bukan hanya generasi penikmat kemudahan dan kecanggihan, tapi juga sebagai kreator yang bisa diandalkan oleh zamannya.
Generasi milenial kota tak hanya identik dengan eksis di media sosial dengan gaya hidupnya. Mahasiswa Bina Nusantara (Binus) juga punya kepedulian terhadap pembangunan desa.
Mereka datang ke Desa Pasirmulya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya peran teknologi serta kreativitas dalam pembangunan desa.
“Selama tinggal di desa, mahasiswa melakukan eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dan juga mengenai potensi pengembangan sebagai desa wisata dengan mengandalkan hasil kekayaan alamnya, dalam hal ini kebun kopi,” tutur Wendy P Tarigan, Dosen Univeritas Bina Nusantara pada acara Milenial Bicara Desa di Kampus Binus, Jakarta, Kamis (4/10/2018).
Kebun kopi dengan keindahan alamnya, sambung Wendy, dikemas dan dikembangkan menjadi Desa Wisata Coffeetainment. “Kebun kopi bukan hanya sebagai pengasil produk unggulan desa, tapi juga jadi tempat wisata. Sehingga memberi nilai tambah bagi desa dan warganya,” katanya.
Hal itu sejalan dengan upaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menghilangkan citra desa yang tertinggal, kumuh, dan dihuni penduduk berpenghasilan rendah atau miskin itu juga dilakukan lewat empat program prioritas. Produk Unggukan Kawasan Pedesaan (Prukades), Pembangunan Embung, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan sarana olahraga desa.
“Dana Desa dan keempat program prioritas Kemendes PDTT telah menyulap desa menjadi maju dan mandiri,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo yang menjadi keynote speaker pada acara yang dikuti ratusan mahasiswa Binus itu.
Eko mengatakan, peraturan pemerintah juga mengharuskan penggunaan dana desa secara swakelola, sehingga hanya berputar di desa.
“Dari tenaga kerja, bahan material, hingga konsumsi yang digunakan selama pelaksanaan proyek berasal dari warga desa sendiri,” tuturnya.
Untuk menyebarkan semangat membangun desa ini, Menteri Eko mengajak generasi milenial untuk ikut membangun dan mempromosikan produk unggulan desa serta desa-desa wisata yang dikelola oleh BUMDes.
“Ide kreatif generasi milenial dan eksistensinya di media sosial bisa menjadi energi besar dalam pembangunan desa di era milenial,” paparnya.
Helatan Desa Membangun Indonesia Goes to Campus yang diselenggarakan Kemdes PDTT dan SINDO Weekly ini juga menghadirkan narasumber lainnya. Di antaranya Sekjen Forum BUMDes Indonesia Rudy Suryanto, CEO 8villages Sanny Gaddafi, dan Kepala Biro Humas Kemendes PDTT Bonivius.
Era Milenial, Apatur Desa dan Kelurahan Harus Ubah Pola Pikir
BADUNG - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyampaikan pesan strategis dihadapan peserta Lokakarya Desa dan Kelurahan 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali, Jumat (19/10/2018).
Poin pertama yang disampaikan berkenanan pentingnya jajaran aparatur desa mewujudkan efisiensi, efektivitas dan tingkat akuntabilitas di lingkup pemerintahan desa dan kelurahan.
“Pentingnya perangkat desa dan kelurahan dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas serta tingkat akuntablitas di dalam penyelenggaran pemerintahan desa dan keluarahan,” katanya.
Poin kedua terkait perlunya mencermati laporan pertanggunjawaban dari pengelolan keuangan bantuan atau dana desa. “Desa merupakan miniatur dari sistem ketenagakerjaan Indonesia dan desa adalah ujung tombak di dalam penyelenggaran pemerintahan maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Hadi juga mengingatkan kembali kepada para peserta lokakarya sebagaimana penekanan dari pesan Presiden Joko Widodo. “Bahwa jajaran pemerintahan desa dan kelurahan harus mampu mengubah pola pikir, daya kerja dan tentunya sudah menerapkan IT di era digital saat ini,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Hadi menyampaikan permohonan maafnya karena Mendagri tidak dapat menghadiri acara Lokakarya dan Penyerahan Penghargaan Juara Lomba Desa dan Kelurahan 2018. Ia juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tuan rumah.
“Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati Badung yang sudah memfasilitasi pertemuan kali ini di Garuda Wisnu Kencana. Nanti ini dijadikan percontohan untuk diimplementasikan di daerah seluruh Indonesia,” tandasnya.
Sumber : https://nasional.sindonews.com
Reporter : Puguh Hariyanto
Poin pertama yang disampaikan berkenanan pentingnya jajaran aparatur desa mewujudkan efisiensi, efektivitas dan tingkat akuntabilitas di lingkup pemerintahan desa dan kelurahan.
“Pentingnya perangkat desa dan kelurahan dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas serta tingkat akuntablitas di dalam penyelenggaran pemerintahan desa dan keluarahan,” katanya.
Poin kedua terkait perlunya mencermati laporan pertanggunjawaban dari pengelolan keuangan bantuan atau dana desa. “Desa merupakan miniatur dari sistem ketenagakerjaan Indonesia dan desa adalah ujung tombak di dalam penyelenggaran pemerintahan maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Hadi juga mengingatkan kembali kepada para peserta lokakarya sebagaimana penekanan dari pesan Presiden Joko Widodo. “Bahwa jajaran pemerintahan desa dan kelurahan harus mampu mengubah pola pikir, daya kerja dan tentunya sudah menerapkan IT di era digital saat ini,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Hadi menyampaikan permohonan maafnya karena Mendagri tidak dapat menghadiri acara Lokakarya dan Penyerahan Penghargaan Juara Lomba Desa dan Kelurahan 2018. Ia juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tuan rumah.
“Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati Badung yang sudah memfasilitasi pertemuan kali ini di Garuda Wisnu Kencana. Nanti ini dijadikan percontohan untuk diimplementasikan di daerah seluruh Indonesia,” tandasnya.
Sumber : https://nasional.sindonews.com
Reporter : Puguh Hariyanto
Desa dan Kelurahan Ujung Tombak Pengembangan Inovasi
BADUNG - Desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah dalam pengembangan inovasi dalam mewujudkan desa swasembada, maju dan mandiri. Hal ini disampaikan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam acara Lokakarya dan Penyerahan Penghargaan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali, Jumat (19/10/2018).
“Kita pahami sesungguhnya tidak ada produksi atau potensi yang ada di daerah kabupaten/kota maupun provinsi yang tidak berasal dari desa maupun kelurahan,” katanya.
Hadi mengatakan, manfaat inovasi kaitannya dengan bidang usaha dengan pendampingan, peningkatan produksi dan kemudian juga upaya pemasaran dengan cara membuat jejaring dan kerja sama antardesa. Kerja sama desa dengan swasta, hendaknya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa agar memfasilitasi dan mencari bentuk cluster maupun home industry, karena saat ini terbuka peluang melakukan kerja sama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.
“Hal ini seiring dengan penegasan Presiden Joko Widodo bahwa selama ini dana desa penekananya pada infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, tahun depan sudah mulai pada peningkatan perekonomian. Inilah tantangan dari perangkat desa dan PKK untuk bisa mensosialisasikan dan memfasilitasi usaha produktif yang ada di masing masing desa kelurahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka acara Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018. Acara tersebut yang merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kemendagri dengan Kementerian Desa dan PDTT
Reporter : Puguh Hariyanto
Presiden Akan Buka Gelar TTG dan PINDesKel 2018
INFO NASIONAL - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Bali Kamis malam, 18 Oktober 2018. Ia diagendakan hadir dalam pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) yang akan digelar di Bali, Jumat, 19 Oktober 2018. Gelar TTG tersebut menjadi ajang promosi bagi temuan-temuan teknologi desa.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi saat Gala Dinner bersama sejumlah gubernur dan para pejabat daerah di Denpasar, Bali, Kamis, 18 Oktober 2018.
"Penyelenggaraan teknologi tepat guna nasional ini merupakan ajang bagi para inventor, kreator, dan inovator teknologi dari desa-desa di berbagai daerah untuk mempromosikan hasil temuannya," ujarnya.
Menurut dia, Gelar TTG akan memberikan pengetahuan dan inspirasi terkait perkembangan teknologi tepat guna saat ini. Ia mengatakan, pengetahuan tersebut penting terutama bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah di perdesaan.
"Karena teknologi tepat guna penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya, sehingga lebih bernilai daya saing. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia punya 74.957 desa yang 82,77 persen adalah desa berbasis pertanian. Selain itu, ada 1.900 desa yang kekuatan ekonominya ada pada potensi desa wisata," tuturnya.
Terkait hal tersebut, menurutnya, momentum Undang-Undang Desa memberikan kesempatan luas untuk menunjukkan produk unggulan masing-masing desa. Keunggulan tersebut, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa.
"Dalam rangka mendukung hal tersebut (produk unggulan desa), peran teknologi penting sebagai nilai tambah untuk meningkatkan produktifitas terutama bidang pertanian. Teknologi ini bukan hanya yang tinggi, namun cukup sederhana yang bisa diaplikasikan dalam rangka menunjang peningktan produktifitas produk," ucapnya.
Selain Gelar TTG, Anwar juga mengatakan, Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang digelar secara bersaman tersebut akan menularkan berbagai praktik terbaik dari kelurahan dan desa, yang telah mampu memberikan nilai tambah bagi desa. Ia berharap, praktik-praktik terbaik tersebut dapat ditularkan sehingga akselerasi pertumbuhan desa dapat dipercepat.
"Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dan partisipasi semua pihak terutama tuan rumah. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi penting bagi implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa," katanya. (*)